Olehkarena itu kata dia, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja operasi jalan tol menjadi kebutuhan. "Tantangan manajemen lalu lintas jalan tol tidak hanya untuk kebutuhan mengelola 1,3 miliar transaksi di tahun 2020 dengan nilai Rp 22 triliun, tetapi juga termasuk tata kelola pengoperasian lalu lintasnya untuk menekan atau PresidenDirektur Nusantara Infrastructure Ramdani Basri menambahkan perseroan tengah fokus mengembangkan bisnis-bisnis, khususnya jalan tol karena kebutuhan pendanaan di sektor lini usaha tersebut besar. "Bisa dikatakan, hampir 65% dari income perseroan saat ini dari jalan tol, sehingga kita lebih fokus untuk mengembangkan jalan tol," ujarnya. Padaruas-ruas tertentu, jalan tol dibangun menggunakan material aspal dan beton. Konstruksi beton pada jalan tol Indonesia mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya traffic dan beban kendaraan yang melalui. Kedua material jalan tol Indonesia ini mungkin terasa berbeda saat dilintasi kendaraan karena sifatnya yang lentur maupun keras. halini karena pengelolaan jalan tol memerlukan manajemen oleh tenaga manusia dari mulai kasir, petugas keamanan, staf kantor, kebersihan, dan sejenisnya. 8. Meningkatkan industri. Namun selain itu juga ada beberapa kerugian yang berpotensi muncul misalnya dapat memicu masyarakat untuk lebih bersemangat dalam membeli mobil baru, juga Kedua rest area yang akan dikembangkan menjadi kawasan transit antarmoda. Konsep ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan bus-bus Trans-Jawa bisa menurunkan penumpang di rest area dan kemudian penumpang akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain yang akan mendistribusikan ke tujuan sekitar. Ketiga, rest area sebagai hub logistik. JDm7MS. › Ekonomi›Peluang Bisnis di Sepanjang... Konsep pembangunan jalan tol berikut pengembangan kawasan bisa jadi alternatif pengusahaan jalan tol. Investasi jalan tol dinilai akan lebih menguntungkan jika dibarengi dengan pengembangan kawasan sekitarnya. OlehNorbertus Arya Dwiangga Martiar 4 menit baca KOMPAS/HERU SRI KUMORO Foto udara Jalan Tol Trans-Sumatera dan jalan lintas timur Sumatera yang langsung terhubung ke Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu 19/5/2019. Kawasan itu menjadi gerbang utama masuknya kendaraan dari Pulau Jawa ke Pulau KOMPAS — Konsep pembangunan jalan tol bersama pengembangan kawasan bisa menjadi alternatif pengusahaan jalan tol yang menarik minat badan usaha. Namun, sampai saat ini kemungkinan pengembangan bisnis terkait jalan tol yang bernilai tambah baru untuk tempat istirahat dan Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Danang Parikesit, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, saat ini industri jalan tol menghadapi tantangan, yakni pemain jalan tol yang belum banyak serta sumber pembiayaan yang terbatas. Padahal, untuk lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan akan membangun kilometer jalan tol baru dengan kebutuhan investasi Rp 375 triliun sampai Rp 425 triliun serta biaya pembebasan lahan sampai Rp 100 triliun. ”Kita bekerja pada lingkungan bisnis yang tidak berkembang. Meski ada pemain-pemain baru, jumlahnya tidak besar. Demikian soal pembiayaan, selama lima tahun lalu dana yang bisa disediakan dari bank Himbara untuk jalan tol rata-rata Rp 70 triliun per tahun, tidak bisa lebih dari itu,” ujar karena itu, lanjutnya, pemerintah berharap agar semakin banyak swasta yang masuk atau berinvestasi di jalan tol. Meski jumlahnya sedikit, beberapa pemain baru yang masuk di bisnis jalan tol ada yang bergerak di sektor properti dan sektor ARYA DWIANGGA MARTIAR Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang ParikesitDi sisi lain, pembangunan jalan tol terkait erat dengan pengembangan kawasan di sekitar koridor jalan tol. Badan usaha jalan tol telah melihat bahwa berinvestasi membangun jalan tol akan lebih menguntungkan jika dibarengi dengan pengembangan kawasan di itu tampak dari usulan perubahan skema penugasan pemerintah ke PT Hutama Karya Persero yang semula hanya membangun Jalan Tol Trans-Sumatera menjadi penugasan pengembangan kawasan ekonomi baru. Contoh lain, badan usaha jalan tol di ruas Semarang-Demak juga mengajukan proposal pengelolaan lahan di sisi jalan yang akan terbebas dari rob karena tol tersebut sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.”Jadi, jalan tol adalah tulangnya, sementara pengembangan kawasan di sepanjang koridor adalah dagingnya,” ujar demikian, menurut Danang, skema pembangunan jalan tol yang digabung dengan pengembangan kawasan di sekitar tol masih belum dapat dilakukan. Sebab, regulasi yang ada belum memungkinkannya. Meski begitu, pengelola tol tetap dimungkinkan mendapat nilai tambah lain dari bisnis jalan tol dengan mengembangkan tempat istirahat dan pelayanan TIP.Oleh karena itu, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol agar dapat mengakomodasi pengembangan TIP. Menurut rencana, ke depan, TIP dapat dikembangkan untuk tujuan khusus, yakni sebagai tempat destinasi, fasilitas transit antarmoda angkutan penumpang, dan hub contoh, pengelola ruas Tol Cibitung-Cilincing yang masih tahap konstruksi akan menyiapkan fasilitas bongkar muat kontainer di TIP yang ada di ruas tersebut. Kegiatan bongkar muat dilakukan di luar pelabuhan diharapkan memperlancar arus barang di pelabuhan. Luas yang dibutuhkan untuk TIP berkonsep hub logistik tersebut mencapai 20 ini, kata Danang, draf revisi peraturan mengenai TIP berkonsep khusus tersebut telah selesai dan kemungkinan akan terbit pada triwulan I-2020. Saat ini, sudah banyak badan usaha jalan tol yang menunggu regulasi Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia yang juga CEO Group Bisnis Jalan Tol Astra Infra Kris Ade Sudiyono memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, konsep penggabungan pembangunan jalan tol dengan pengembangan kawasan mudah dibicarakan, tetapi tidak mudah dihitung nilai pengembalian investasinya.”Rasanya orang mengusulkan proyek tambahan itu ketika dia merasa proyeknya akan rugi. Tetapi, kalau kedua proyek itu sama-sama menguntungkan, tentu akan independen atau berdiri sendiri-sendiri,” kata Kris RADITYA MAHENDRA YASA Jalan tol ruas Salatiga-Boyolali yang dibuka selama libur Natal dan Tahun Baru dengan latar belakang Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat 28/12/2018.Sebagai pelaku industri jalan tol, ujar Kris Ade, pihaknya secara bertahap juga akan mengembangkan TIP yang akan memiliki fungsi lain, yakni sebagai destinasi. Satu TIP yang dikembangkan berada di ruas Semarang-Solo. Ke depan, pihaknya akan mengembangkan TIP serupa di ruas-ruas lain, seperti di Tangerang-Merak dan ruas itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, tersambungnya jalan tol seperti Trans-Jawa mendorong penyedia jasa angkutan penumpang untuk menambah trayek layanannya. Selain itu, mereka juga berinvestasi dengan menambah jalan tol mendorong penyedia jasa angkutan penumpang menambah dengan itu, kata Budi, pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk memfungsikan TIP, salah satunya untuk transit antarmoda. Menurut dia, tidak semua TIP perlu difungsikan sebagai tempat transit antarmoda. Untuk sepanjang Trans-Jawa mungkin hanya diperlukan 3-4 TIP yang difungsikan sebagai terminal.”Ini satu peluang semisal ada bus Trans-Jawa, lalu simpulnya di mana? Mestinya ada di TIP. Kementerian PUPR akan mengakomodasi hal ini,” kata menyebutkan, Menteri PUPR telah menetapkan kenaikan tarif untuk ruas Jagorawi melalui Keputusan Menteri PUPR No 1175/2019. Tarif untuk kendaraan golongan I akan naik dari Rp menjadi Rp golongan II dan III menjadi Rp serta golongan IV dan V menjadi Rp Menurut rencana, tarif baru tersebut akan diberlakukan mulai 19 Desember juga Jaga Kecepatan di Tol Layang EditorMukhamad Kurniawan ArticlePDF AvailableAbstractPT Jalan Tol Perkasa PT JTP is one of the strategic units of the PT. Jasa Marga Persero, Tbk. JSMR which operates in the field of toll road development and maintenance. With the Covid19 pandemic, JTP needs to formulate the appropriate business strategy so that it can be implemented in order to achieve the business revenue and profit targets for the 2020-2022 period. This research is an applied research that uses a business strategy formulation framework from David David 2016. Through this framework, the quality of JTP's strategic response to potential opportunities and threats from the external environment is evaluated through the External Factors Evaluation EFE matrix, while JTP's strengths and weaknesses are evaluated through the Internal Factors Evaluation IFE matrix. The development of alternative strategies is carried out using two matrices an internal-external matrix IE and a SWOT matrix Strength, Weakness, Opportunity, Threat. From the IE matrix, it is known that JTP is in a position to hold and maintain, where the alternative business strategies that should be taken are market penetration and product development. From the SWOT matrix, three strategies can be implemented obtaining maintenance work on all Jasa Marga Group and Non Jasa Marga toll roads, implementing Performance Based Maintenance Contracts PBMC with long-term contracts, and innovating maintenance products. Finally, the priority strategy that will soon be implemented is determined using the Quantitative Strategic Planning Matrix QSPM matrix. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. A preview of the PDF is not available ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication. Estie SerfonteinKrishna K. GovenderBackground Worldwide, the aviation industry facilitates the efficient movement of passengers and goods across borders to support economic access to various local, regional and international markets. As an indirect stimulus for other economies, the aviation industry is known for distinct economic competitiveness, low profit margins and vulnerability to macro-environment fluctuations. Although many studies have focused specifically on scheduled airline’s operations, this study of commercial flight operations in South Africa encompasses both airline operations and charter/on-demand operations. Objectives The key research objective was to critically review stakeholders’ perceptions on the macro-environment’s influences on the flight operations subsector of South African aviation industry. Method As research methodology to explore manifest and latent meaning in dialogue, qualitative content analysis was employed in this study. Data were collected through interviews with the stakeholders of South African aviation industry and analysed using qualitative content analysis. Results This study revealed stakeholders’ views on the effects of political, economic, sociocultural, technological, legal and ecological PESTLE framework embedded in the macro-environment of commercial flight operations in South Africa. Conclusion Although the macro-environment is uncontrollable by the industry, each of the PESTLE framework’s dimensions presents challenges as well as growth opportunities. Continuous monitoring and a comprehensive understanding of the probable impacts of the macro-environment are necessary to remain competitive. Sushmita SinghShashi SrivastavaThe paper aims to analyze handloom sector using PESTEL Analysis as a tool. The industry has been facing lot of issues since long despite of numerous Government interventions. The handloom industry has kept itself relevant by contributing to the GDP and employment generation in the country. The paper is conceptual in nature and is divided into four major parts introduction about handloom industry, the research gap followed by PESTEL analysis, and Findings. All the factor namely Political, Economic, Technological, Social, Environmental and Legal which together constitute PESTEL Analysis are assessed and analyzed. The paper infers that handloom sector gets strong Political, Legal, Environmental and Economic support. Social and Technological factors have reported to be detrimental in growth of this sector. Advancement of Power looms are a major threat as they in form of technological up gradation give a dent in the growth of handlooms. Socio economic status of the handloom weavers is poor due to various issues such as poor working conditions, low wages, health hazards etc. For long term sustainability these detrimental factors have to be looked into by the Government. Key words Government interventions, Government Policy, Handloom sector, Pestle analysis , Strategic ManagementThe aim of this article is to investigate the relationship between firm´s purpose profit, shareholder value or service to society and the formulation of its mission and vision. The article is based on quantitative research in the form of questionnaires distributed among 200 companies. To verify the above relationship, six hypotheses were put forward. They were verified with the test of good fit and the T-test. We found statistically significant differences between the perception of firm´s purpose and revenues of firms, and formulation of their mission and vision. On the other hand, no statistically significant differences were noticed between concrete mission interpretation and firm´s purpose. It was revealed that most of enterprises perceive their purpose as profit 61%. The purpose of enterprise in the form of profit-making negatively influences firm´s formulation of mission. Out of the total number of enterprises without mission in written form, 74% of them are oriented toward profit-making. Mission is formulated by 67% of enterprises. Of these, the most frequent formulation of mission is similar to goals and strategy 36% and what firms do 34%. Of the total number of companies 200 only of them have the mission that reflects the company's reason being. More than half of enterprises 54% formulated their mission and vision, but 27% of them exist without it. The absence of vision very often leads to reluctance to formulate firm´s mission. Out of the total number of enterprises without formulated mission 82% of them are without written formulation of vision. Based on our research it can be stated that third of the surveyed enterprises did not formulate their mission and 40 % of companies did not formulate their vision. JEL classification M21, L21. Charis M. VladosPurpose The purpose of this paper is to counter-propose a new approach of SWOT analysis, which can be used in the strategic planning of the contemporary organizations. Design/methodology/approach This paper, after presenting the conceptual context of the existing conventional SWOT analysis, presents the existing criticism within the international literature. Then, it articulates gradually the new evolutionary and correlative SWOT analysis, by using the approaches and the literature of evolutionary economics, and the approach in business dynamics. In conclusion, it presents the new conceptual framework on which a new correlative SWOT analysis can be based. Findings Main finding of this research is that the interpretation of the conventional SWOT analysis tends to study the strengths and the weaknesses of the business with an analytical dichotomy. The conventional SWOT analysis conceptualizes, usually implicitly, the opportunities and threats of the external environment as having the same impact to all the socioeconomic agents, without exception. However, by using a correlative interpretation of SWOT analysis, we understand that the opportunities and threats are always “potential,” depending on the organization’s strategic capability to exercise its comparative strengths and weaknesses. Originality/value In the existing literature of SWOT analysis, despite the growing criticism, there is no critique that can give systemic and correlative answers to the articulation of business strategy in SWOT terms. The approach, also, is a conceptual framework to study the evolutionary adaptation of all the kinds of socioeconomic agriculture should meet new increasing internal and contextual challenges. For example, the reform of the Common Agricultural Policy in 2003 introduced the cross-compliance, among other novelties, as compulsory for farmers. To better meet this and other requirements, Member States had to set up the so-called Farm Advisory System, operational across the European Union in 2007. From a sample of actors involved in the provision of farm advisory services in the region of Valencia Spain, the present study aimed to identify the most appropriate strategies to implement such services. SWOT method has been applied to examine the internal and external environment. Based on this diagnosis, dominance of strengths and opportunities resulted in a set of four prioritised main aggressive’ strategies using SPACE and QSPM methods, which in turn may help public decision makers and advisers in a more effective implementation of advisory Hermawan Karsaman Widyarini WeningtyasIn line with Indonesian Government policy to develop toll road network extensively, the operation of existing toll road need to be improved to ensure a safety, smooth and efficient of toll traffic flow. One of its aspect related to toll operation and service system applied. Minimum service standard MSS are some parameters that adopted to measure the performance of toll road and consists of road condition, average traffic speed, accessibility, mobility, safety and support unit/emergency or accident response. To enhance the toll road service in Indonesia, the MSS need to be revised. The revision including improvement of values of indicators and their measurement methods as well as add some new substances and indicators. Expectation of increasing this MSS are to increase the quality and level of service of the toll roads, both in safety and comfort given to the user as well as consider the effect of the toll road to the environments surrounding. This paper describe the aspects that was considered in improving the MSS, both the parameters and its measurements, including their standard and references. Finally, the revision draft of MSS that proposed to be adopted by Ministry of Public Work is also presented. Marilyn M. HelmsJudy NixonPurpose The purpose of this study is to examine the use of the strategic management tool, Strengths‐Weaknesses‐Opportunities‐Threats or SWOT analysis, and to assess how the methodology has been used as well as changes to the methodology. The findings both for and against SWOT analysis should lead to a balanced view of the technique as well as yield ideas for needed theory building. Design/methodology/approach Using the ABInform Global database, academic peer‐reviewed articles were compiled indicating SWOT as one of the article's key index and search words. Findings The use of SWOT analysis continues to permeate the academic peer‐reviewed literature. Research supports SWOT analysis as a tool for planning purposes. Over the past decade, SWOT research has focused on analyzing organizations for recommended strategic actions. As a methodology for strategic positioning, SWOT analysis has been extended beyond companies to countries and industries and is used in virtually every published business case positioned for business student analysis. Additional use of SWOT is as teaching tools by consultants, trainers and educators. This paper provides a summary of the research studies and suggests paths for future research. Research limitations/implications This paper is limited to analyzing reports found in a selection of academic peer‐reviewed business journals. However, research implications for applying SWOT analysis provides a broad spectrum of industry analysis in North America, Europe, and Asia. Additional limitations are the need to link SWOT analysis to other strategic tools and methodologies for further theory building, since past research continues to lack quantifiable findings on the success of the SWOT analysis. Practical implications A fresh view of new directions and implementations for SWOT analysis, as well as other strategic planning tools that can be combined with SWOT, provides guidance for practitioners and policy makers alike. Originality/value The article adds value to the existing literature as the first summary of SWOT research indicating its uses and limitations. Support of its usage and place in the strategic literature is validated. The SWOT methodology is pervasive, in large part, due to its simplicity. In addition, the use of SWOT as a proven developmental, results‐oriented strategic planning tool is also extended, although further research leading to theory building is warranted and urban development is a new concept of fundamental environmental metropolitan management that not only creates the demand for changing the concepts of economic development, but also affects social development. The current study provides a conceptual model of a sustainable environment pattern In District 22 of Tehran that depends on the relationship between environment and economy, and a network of urban function, which Included transport infrastructure and community centers and economic and regional level in support of the ecological services in Tehran. This landscape often had discrepancies with the development of the city between the layers and the creation of ecological fragile areas. The main objective of the study was to determine the sustainability indicators and create a future development model for District 22 of Tehran. The data was collected by having a review of similar studies and field research on the subject and therefore the effective factors were identified. After accomplished proceedings, the questionnaire was prepared and the results were used in SWOT charts' grading after analyzing at interior and exterior matrix. Ultimately, quantitative strategic planning matrix QSPM was performed based on the results and analysis. This process provided a comprehensive model for sustainable urban development as sustainable development urban landscape pattern. Chantiers à venir Québec investit 1 milliard $ dans la réfection de ponts à Montréal [photo John Kakuk / Unsplash] Cette somme servira à maintenir et améliorer plusieurs infrastructures routières de la région de Montréal au cours des 2 prochaines Saint-Pierre, dans l’arrondissement de Lachine, et les structures surélevées de la route 136, font partie des principaux chantiers qui seront poursuivis dans le cadre de ce budget. L’essentiel de la somme 984 millions $ sera alloué à remettre les structures routières en état. 23 millions $ seront utilisés pour entretenir des chaussées. Travaux prévus d’ici 2024 projets visant à maintenir des infrastructures majeures, dont l’échangeur Saint-Pierre, qui relie la route 138 à l’autoroute 20 à Lachine, et les structures surélevées de la route 136 l’autoroute Ville-Marie, qui dessert le centre-ville de Montréal; reconstruire le pont d’étagement de l’autoroute 520 au-dessus des rues McArthur et Hickmore et le pont d’étagement du boulevard des Galeries-d’Anjou au-dessus de l’autoroute 40; et réparer le pont d’étagement de la 1re Avenue et les murs de soutènement au-dessus de l’autoroute 20, à Lachine. Grands projets terminés en 2021 Les ponts d’étagement de l’autoroute 13 ont été reconstruits et réparés au-dessus de l’autoroute 40. Le pont Louis-Bisson a été refait entre Montréal et Laval au-dessus de la rivière des Prairies. L’autoroute 15 en direction nord a été asphaltée de la rue Sherbrooke à l’autoroute 40. Commencez vos journées avec le meilleur résumé de l’actualité Recevez par courriel chaque matin les 10 nouvelles importantes à connaître, résumées par nos journalistes. Dès le réveil, en moins de 5 minutes, vous saurez l’essentiel des nouvelles importantes en économie, politique, société, technologie et international. Gagnez du temps abonnez-vous Votre adresse servira uniquement à vous envoyer nos bulletins de nouvelles. Vous ne recevrez pas de courriels commerciaux. Vous pourrez vous désabonner en tout temps. › Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik masih dalami kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated. Mantan Direktur Utama PT Jasa, DD, pun diperiksa. Oleh NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR 3 menit baca KOMPASKejagung Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Tol MBZJAKARTA, KOMPAS - Mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated. Meski belum ada tersangka, penyidik mengaku sudah memperoleh gambaran kasus dugaan korupsi yang nilai kontraknya mencapai Rp 13,5 triliun Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pada Selasa 6/6/2023, mengatakan, penyidik masih mendalami dan mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated yang dibangun dengan mekanisme rancang bangun design and build. Salah satu pihak yang hari ini dipanggil dan diperiksa adalah DD selaku Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek tahun 2016-2020. PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek adalah operator Jalan Tol Jakarta Cikampek Layang atau yang kini disebut Jalan Tol MBZ yang juga merupakan anak usaha dari PT Jasa Marga Persero Tbk. "Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian,” kata Juga Penyidik Kejaksaan Terus Dalami Dugaan Korupsi Jalan Tol MBZSelain DD, terdapat dua saksi yang juga diperiksa pada hari Selasa ini, yakni W selaku Cashier Divisi 5 pada PT Waskita Karya persero Tbk dan S selaku pimpinan tim konsultan PMI pada PT Aria Jasa Reksatama. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated."Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian,"KOMPAS/WAWAN H PRABOWOPengendara dari arah Karawang, Jawa Barat, melintas di Jalan Tol Layang Mohamed bin Zayed MBZ di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang ditutup menggunakan barier plastik, Jumat 16/7/2021. Untuk mendukung Pemberlakuan Penyekatan Kegiatan Masyarakat PPKM darurat menjelang Idul Adha, PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek JJC menutup Jalan Tol Layang MBZ dari arah Jakarta menuju Karawang mulai hari itu hingga Kamis 22/7/2022 mendatang. Penutupan ini diharapkan dapat membantu menekan laju mobilitas warga menjelang hari raya Idul Adha pada 20 Juli nanti demi mencegah penularan Covid-19. Meski demikian, kata Ketut, penyidik telah menetapkan seorang pensiunan PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai tersangka merintangi penyidikan obstruction of justice kasus tersebut bernama IBN. Menurut Ketut, yang bersangkutan disangka telah memengaruhi dan mengarahkan para saksi untuk menerangkan hal yang tidak sebenarnya, tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik, serta menghilangkan barang bukti.”Sebab itu mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti. ””Sebab itu mengakibatkan proses penyidikan menjadi terhambat dalam menemukan alat bukti,” kata terpisah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung mengatakan, penyidikan perkara pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Jalan Tol MBZ merupakan pengembangan dari penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Waskita Karya Persero Tbk. Adapun PT Waskita Karya Persero Tbk merupakan kontraktor dalam pembangunan jalan tol yang nilai kontraknya sekitar Rp 13,5 dengan pengembangan kasus tersebut, Kuntadi membenarkan bahwa pihaknya juga memeriksa seorang saksi berinisial S yang merupakan staf pembangunan jalan tol ruas Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang berada di Pulau Sumatera. Namun, Kuntadi menolak menjelaskan lebih jauh tentang keterkaitan pembangunan Jalan Tol MBZ dengan jalan tol ruas Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. ”Iya, diduga ada keterkaitan,” kata Penyidikan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung Haryoko Ari Prabowo menambahkan, pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated masih tetap berjalan. Prabowo memastikan bahwa modus dugaan korupsi dalam perkara tersebut sudah demikian, Prabowo menolak untuk menjawab modus tersebut terkait dengan penggelembungan harga proyek. ”Nanti kita lihat,” kata YULIANUSDirektur Center of Economic and Law Studies Celios Bhima Yudhistira dalam webinar bertemakan Tata Kelola Ekonomi Daerah Pascapandemi Covid-19, yang diselenggarakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD dan Populi Center, Jumat 12/11/2021.Pengawasan lemahDirektur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira berpandangan, terjadinya dugaan korupsi di BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia merupakan paradoks. Sebab, perusahaan yang seharusnya selalu menerapkan prinsip transparansi dan bertanggung jawab terhadap publik justru diduga terjadi korupsi.”Ini menandakan mekanisme pengawasan dari komisaris, dari auditor internal dan tim pengawas internal tidak berjalan. ””Ini menandakan mekanisme pengawasan dari komisaris, dari auditor internal dan tim pengawas internal tidak berjalan,” kata itu, menurut Bhima, memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan sebuah perusahaan terbuka yang seharusnya diisi para profesional di bidangnya. Sebaliknya, yang dikhawatirkan adalah posisi penting di dalam perusahaan justru diisi orang yang tidak memiliki kompetensi dan profesionalisme karena dipilih berdasarkan kedekatan atau preferensi politik, termasuk untuk posisi yang menjalankan fungsi pengawasan. Hal itu berpotensi memunculkan penyalahgunaan Juga Kejaksaan Dalami Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Tol Layang MBZTidak hanya itu, Bhima berpandangan, persoalan dugaan korupsi di tubuh BUMN tersebut dapat bersifat sistemik dan terkait dengan lembaga lain, seperti perbankan. Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, perbankan mestinya memiliki mekanisme untuk melakukan verifikasi terhadap setiap proyek yang dijalankan oleh hal itu, menurut Bhima, langkah pertama yang diperlukan adalah penggantian direksi dan komisaris di BUMN yang diduga terkait kasus korupsi. Selanjutnya, dia berharap agar mekanisme pengawasan internal mesti dibenahi dan diperkuat, termasuk menggandeng lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. NAD › Ekonomi›Peluang Investasi Tol Terbuka ... Realisasi pembangunan jalan tol di Indonesia baru sekitar kilometer km atau 13,8 persen dari rencana umum yang mencapai km. Oleh karena itu, peluang investasi di jalan tol dinilai terbuka lebar. OlehBM Lukita Grahadyarini / Mediana 4 menit baca KOMPAS/HERU SRI KUMORO Tempat istirahat di Jalan Tol Trans-Jawa ruas Semarang-Solo Km 456 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa 14/12/2021. Tempat istirahat di sisi kiri dan kanan jalan tol ini memiliki jembatan penghubung antartempat KOMPAS — Peluang investasi jalan tol di Indonesia dinilai masih sangat terbuka karena kebutuhannya sangat besar. Rencana umum pembangunan jalan tol di Tanah Air mencapai panjang kilometer, tetapi realisasinya baru Badan Pengelola Jalan Tol BPJT Danang Parikesit, pekan lalu, menyatakan, selain realisasinya yang masih relatif kecil, pelaku usaha di bisnis tol masih sangat terbatas. Dengan kebutuhan investasi yang sangat besar, maka selain peran bank pemerintah dan bank swasta, peran dari bank daerah dan bank internasional pun dibutuhkan. Pihaknya mendorong investasi swasta mengalir ke proyek jalan tol. Sejauh ini, investasi swasta telah banyak masuk, antara lain Tol Cipali dari dana pensiun Kanada, dan Tol Solo-Ngawi-Kertosono dengan investor dari Hong Kong. Selain itu, divestasi ruas tol agar badan usaha mendapat modal baru untuk mengembangkan bisnis ke ruas tol menambahkan, pihaknya sedang memproses lelang proyek tol pada triwulan IV Oktober-Desember 2021, seperti akses Patimban, Tol Bandung-Cilacap, Tol Kamal- Teluknaga-Rajeg-Balaraja Kataraja, ruas Tol JORR Cikunir-Ulujami, dan jalan tol di pada triwulan I Januari-Maret 2022 terdapat tujuh ruas yang akan dilelang, yakni Jalan Tol Semanan-Balaraja 32,39 km, Jalan Tol Cikunir-Karawaci 40 km, dan Jalan Tol Semarang Harbour 20,8 km. Selain itu, Jalan Tol Malang-Kepanjen 29,79 km, Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang 28 km, dan Jalan Tol Ciranjang-Padalarang 28 km.Baca juga Lebih Lengkap, Lebih Nyaman, Walau Ada PRSelain potensi pengembangan ke depan, sisi bisnis jalan tol pun dinilai berpotensi. Menurut Danang, lalu lintas harian di Tol Trans-Jawa yang turun karena dampak pandemi Covid-19 kini mulai pulih dan mendekati kondisi sebelum saat ini, pengelola jalan tol di Tol Trans-Jawa tidak mengalami gagal bayar pinjaman ke bank. ”Dari aspek transaksi, Tol Trans-Jawa cukup sehat, membuktikan mobilitas di Tol Trans-Jawa terjaga. Secara bisnis, tidak ada yang gagal bayar ke bank,” efisienRektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini, saat dihubungi di Jakarta, Senin 20/12/2021, berpendapat, proyek jalan tol berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, masalah yang kini dihadapi Indonesia ialah inefisiensi. Ongkos investasi proyek infrastruktur dan investasi lainnya naik dua kali lipat dibandingkan pada masa Orde Baru.”Letak masalahnya bisa jadi ada di birokrasi dan praktik mark up atau kesenjangan antara biaya produk atau layanan dan harga aktualnya. Hal seperti ini perlu dibenahi,” satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi adalah angka incremental capital output ratio ICOR. Indikator ini menghitung pertambahan luaran output ekonomi dari setiap investasi. Makin tinggi angka ICOR, berarti makin boros atau tidak 2019, ICOR Indonesia 6,77. Artinya untuk menghasilkan tambahan output ekonomi atau produk domestik bruto PDB Rp 1, diperlukan investasi Rp 6,77. Angka itu lebih tinggi daripada ICOR tahun 2018 sebesar 6,44. Sebagai perbandingan, angka ICOR Filipina 3,7; Thailand 4,5; Malaysia 4,6; dan Vietnam 5,2 Kompas, 26/10/2021.Deputy CEO Indonesia Investment Authority INA Arief Budiman mengatakan, seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, kebutuhan infrastruktur memiliki prospek jangka panjang yang baik. Pandemi berpengaruh terhadap pembangunan jalan tol, tetapi dalam jangka menengah dan panjang, dia optimistis, kembali dengan Abu Dhabi Investment Authority ADIA dari Uni Emirat Arab, APG dari Belanda, dan Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ dari Kanada telah menandatangani kesepahaman untuk mengalokasikan sekitar 3,75 miliar dollar AS dalam bentuk Arief, ekuitas itu dapat dimanfaatkan leverage kembali. ”Kami tengah mengevaluasi dan diskusi dengan Hutama Karya dan Waskita Karya,” juga Tiga Tahun Meniti Asa di Tol Trans-JawaKOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI Kendaraan mencoba transaksi nontunai di Gerbang Tol Kertajati Utama yang menghubungkan jalan tol dengan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Senin 20/12/2021. Kini, Bandara Kertajati terhubung dengan ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan. Integrasi ini diharapkan mengembangkan perekonomian KertajatiAkses tol menuju Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mulai beroperasi Senin 20/12. Integrasi tol dan bandara itu diharapkan memicu pengembangan kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati. Namun, kehadiran Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu masih Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Watipo saat meresmikan pengoperasian akses itu mengatakan, Tol Cisumdawu memberi manfaat kepada pengguna Bandara Kertajati. ”Sebab, Cisumdawu memangkas jarak dan waktu tempuh dari Bandung ke Kertajati sekitar 50 persen. Saat ini jaraknya sekitar 160 kilometer, sedangkan dengan Cisumdawu menjadi sekitar 60 kilometer,” ujarnya. LKT/MED/IKIBaca jugaJalan-jalan Asyik via Tol Trans-JawaJalur Pantura Menolak MeranaMentari Pagi Menyapa Tol Trans-Jawa EditorMukhamad Kurniawan

jalan tol berpotensi mengembangkan industri karena